Banyak Perusahaan Besar Indonesia Sahamnya dikuasai Bangsa Asing

 

 

 

 

TERNYATA PESAN SOEKARNO YANG SUDAH MENCIUM GELAGAT KELICIKAN YAHUDI ZIONIS YANG INGIN MENGUASAI TAMBANG DAN SDA INDONESIA TIDAK DIGUBRIS...MALAH DIA DIJATUHKAN CIA DKK SAAT 1966.DAN...RI PUN MULAI TERGADAIKAN PADA ASING................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar foto udara Tambang PT Freeport)

 

 

Ketua Dewan Pembina Agro Ekonomika Foundation Bambang Ismawan menyatakan investor asing telah menguasai kekayaan sumber daya alam pertambangan Indonesia akibat kebijakan ekonomi pemerintah tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

"Fakta di lapangan, pemerintah membiarkan kekayaan SDA tambang misalnya, minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan timah," kata Bambang Ismawan di Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2014.
Ia menjelaskan, industri pertambangan yang dikuasai asing, antara lain minyak bumi sebesar 85 persen, gas alam 85 persen, batu bara 85 persen, emas 90 persen, tembaga 80 persen, nikel 79 persen, timah 75 persen dan mutiara 90 persen.
Tidak hanya sektor pertambangan yang dikuasai asing, kata dia, tetapi juga sektor perkebunan misalnya, kopra 80 persen, ikan 75 persen, kakao 68 persen, garam 60 persen, dan kelapa sawit 55 persen. 
"Apabila tidak ada upaya pemerintah dalam pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat, maka seluruh SDA ini akan dikuasai investor asing, apalagi memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang menyebabkan persaingan ekonomi global semakin ketat," ujarnya.

 

Tragis: Inilah Daftar Gunung Potensial yang Dikuasai Asing dengan Dalih Investasi

           

     

http://www.alfatih.web.id/2014/05/tragis-inilah-daftar-gunung-potensial.html

 

 

Kita boleh berbangga dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, tetapi kita juga pasti menangis jika melihat kenyataan bahwa kekayaan alam kita dikuasai oleh asing. Sumber kekayaan alam Indonesia dieksploitasi hanya untuk memenuhi kebutuhan industri Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Australia, Jepang dan China. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah Indonesia mendapatkan apa dari penglolaan kekayaan alam yang dilakukan oleh asing? Di negeri sendiri rakyat Indonesia hanya dijadikan sebagai penonton atau sapi perahan pendukung eksploitasi SDA.
Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dominasi asing di sektor Migas 70%, batu bara, bauksit, nikel dan timah 75%, tembaga dan emas sebesar 85% serta diperkebunan sawit sebesar 50%. Jumlah ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya posisi pemerintah untuk melindungi aset Negara. Selain itu peran pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik agraria di sektor pertambangan juga sangat lemah. Pada tahun 2013 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 38 konflik di sektor pertambangan dengan luas konflik 197.365,90 ha.
Indonesia ada beberapa gunung yang dikuasai oleh asing dan dijadikan area pertambangan. Pertama,  Gunung Tembagapura yang ada di Mimika, Papua dikuasai oleh Freeport sejak 1967. Kedua Gunung Meratus yang ada di Kalimantan Selatan dikuasai oleh PT Antang Gunung Meratus (AGM) sejak 1999. Ketiga Gunung Salak yang ada dibogor dikuasai oleh PT Chevron. Keempat, Gunung Pongkor yang dikuasai PT Aneka Tambang (Antam). Kelima adalah Gunung Ceremai yang ada di Jawa Barat yang dikuasai Chevron baru-baru ini.

 1.   Gunung Tembagapura

Dalam artikel Lisa Pease, “JFK, Indonesia, CIA and Freeport”  menceritakan bahwa Freeport Sulphur  sempat mengalami kebangkrutan pada 1959. Fidel Castro yang berhasil menggulingkan rezim Baptista melakukan nasionaslisasi di Kuba. Freeport Sulphur yang ingin melakukan pengapalan produksi nikel terkendala. Namun kondisi Freeport Sulphur terselamatkan setelah presiden Soeharto memberikan ijin pengelolaan tambang tembaga yang ada di Tembagapura, Papua tahun 1967.

Kehadiran Freeport  yang ada di Tembagapura, Papua bagaikan sebuah kutukan. Pasalnya adalah sejak lahan seluas 178.000 ha dikuasai Freeport masyarakat tidak pernah merasakan manfaat perusahan tersebut. Malahan masyarakat adat yang sudah mendiami lahan tersebut secara turun-temurun tergusur. Sejak 1995 Freeport mengeruk 2 miliar ton emas dan tahun 2007 keuntungan perusahaan ini adalah $ 6.255 miliar (Muhaedhir abuchai). Setelah tembaga dan emas di Gunung Tembaga habis maka Freeportakan mengeruk keuntungan uranium yang harganya jauh lebih mahal dari emas.
Saham PT Freeport Indonesia dikuasai oleh Freeport Mc Mo Ran Cooper & Gold Inc 81,28%, sedangkan sisanya PT. Indocopper Investama Corporation 9,36% dan Indonesia 9,36% (Witrianto). Jadi sangat wajar kehidupan di Papua tidak sejahtera karena hasil tambangnya sebagian besar dibawa ke Amerika. Selain dari ketidak pedulian Freeport terhadap masyarakat sekitar, perusahaan asing tersebut juga tidak memperhatikan lingkungan. Sisa penambangan emas yang dilakukan oleh Freeport telah meninggalkan lubang yang sangat besar. Proses penambangan yang selama ini dilakukan oleh freeport hanya memberikan kerugian, baik materi maupun kerusakan lingkungan serta konflik terhadap masyarakat adat.

Freeport Sudah koyak(gambar1)

Freeport ternyata mengandung unsur untuk Nuklir yakni Uranium yang sangat besar!!! (gambar 2)

 

2.   Gunung Meratus

PT Antang Gunung Meratus yang bergerak dalam pertambangan batubara mulai beroperasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sejak dikeluarkannya  keputusan menteri pertambangan dan energi nomor 50/28/SJNT/1999. Luas kawasan pertambangan PT AGM adalah 22.433 ha yang ada di empat kabupaten (Banjar, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan). Dari hasil keputusan ini PT AGM mengelola pertambangan batu bara dengan luas 1,767 ha dengan produksi 1,5 juta ton per tahun selama delapan tahun. Namun pada perpanjangan ijin pertambangan PT AGM mendapat ijin pengelolaan lahan pertambangan selama 26 tahun sejak 2002.
Jumlah kemiskinan di Kalimantan Selatan pada tahun 2011 berjumlah 194.623 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,07% dari tahun sebelumnya (181.960 jiwa). Ini menunjukkan keberadaan PT AGM tidak memiliki dampak yang positif kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Hal ini memang sangat disayangkan karena hanya segelintir orang yang menikmati hasil tambang di Kalimantan Selatan.

3.   Gunung Salak

Di sekitar Gunung Salak terdapat perusahaan besar, yaitu PT Chevron yang membangun Gheothermal. Sebelum Chevron melakukan kegiatan geothermal lahan tersebut dikuasai oleh Perhutani yang mengelola hutan produksi. Namun pada tahun 1997 sejak Chevron masuk maka lahan tersebut berubah menjadi areal pertambangan geothermal. Petani yang pada awalnya menggarap lahan Perhutani berubah statusnya menjadi perambah hutan sehingga Perhutani mempunyai alasan untuk menggusur mereka.
Tambang geothermal yang dibangun oleh Chevron bertujuan untuk mengaliri listrik ke PLN. Saat ini Chevron yang ada di Gunung Salak sedang mengelola 69 sumur dengan suhu temperatur rata-rata 220-315^oC. Fungsi geothermal yang bertujuan untuk memasok listrik ke PLN tidak sampai kepada masyarakat. Buktinya sampai saat ini di Bogor ada 6.000 orang yang belum menikmati listrik bahkan desa Leuwikaret belum pernah masuk listrik. Selain itu pemadaman listrik secara bergilir masih sering terjadi di kota Bogor. Listrik yang dihasilkan oleh geothermal Gunung Salak ditujukan untuk mengaliri listrik tambang minyak milik Chevron yang tersebar di tanah air. Aktivitas Chevron yang ada di Sukabumi telah merusak 500 unit rumah warga Kecamatan Kalapanunggal. Sampai saat ini ganti rugi bangunan warga belum selesai.

 

foto:masyarakat menggugat Chevron, Sukabumi.

4.   Gunung Pongkor Gunung Pongkor merupakan surga bagi PT Aneka Tambang (Antam) karena gunung tersebut menghasilkan 200 kg/bulan. Cadangan emas seluas 6.047 ha yang dikuasai oleh Antam akan habis pada tahun 2019. Jika tidak ada lagi temuan baru, wilayah tersebut akan dijadikan tempat objek wisata tambang, sejarah dan keanekaragaman hayati.

 Hasil 200 kg emas setiap bulan tidak bisa menuntaskan kemiskinan yang ada di Kebupaten Bogor. Pada tahun lalu berdasarkan data BPS angka kemiskinan sebesar 446.040 jiwa. Tentu yang menjadi pertanyaan kita adalah kemana hasil tambang emas yang dikelola oleh Antam? Pengelolaan tambang yang ada di Bogor, baik geothermal maupun tambang emas membuktikan bahwa swasta dan negara gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal serupa juga terjadi pada masyarakat Pongkor, yaitu hasil tambang hanya dinikmati segelintir orang.

5.   Gunung Ceremai

Baru-baru ini kita dikagetkan dengan berita tentang penjualan Gunung Ceremai kepada Chevron. Jika berita ini benar, kita tidak perlu terkejut karena sekarang ini pemerintah memang sudah menjadi kaki tangan pemodal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Empat contoh gunung di atas yang dijual kepada swasta maupun dikelola oleh Negara tidak memiliki manfaat positif bagi peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Gunung-gunung tersebut dieksploitasi tanpa memperhatikan kondisi sosial masyarakat.
Tidak mengherankan jika jumlah rakyat miskin di Indonesia mancapai 31,02 juta jiwa. Pemerintah membuka peluang yang cukup besar kepada pemilik modal untuk menguasai sumber agraria secara berlebih. Dampaknya, masyarakat yang tidak mampu mengelola kekayaan alam karena kerterbatasan modal dan pengetahuan menjadi tergilas. Untuk melindungi kepentingan para investor maka pemerintah melibatkan aparat yang terlatih dalam penyelesaian konflik di masyarakat.
Demikian yang terjadi di Gunung Ceremai, berdasarkan penuturan Sekda Kuningan, Yosep Setiawan bahwa tender pengelolaan panas bumi (geothermal) telah dimenangkan oleh Chevron. Nasib masyarakat yang ada di Gunung Ceremai tidak akan berbeda dengan masyarakat yang ada Gunung Salak. Masyarakat hanya akan mendapat dampak negatif dari pembangunan geothermal tersebut, seperti kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, pengkaplingan lahan yang melarang aktivitas pertanian dan non pertanian disekitar area pertambangan serta manfaat listrik dari geothermal tidak akan dirasakan masyarakat.
Untuk itu sangat tepat jika ada seruan dari rakyat Indonesia, khususnya sekitar Ceremai untuk mengusir Chevron. Pola pembangunan pertambangan yang dikelola oleh swasta sangat berorientasi pada keuntungan sehingga kepentingan masyarakat terabaikan. Dalam mengelola kekayaan alam yang paling berhak adalah rakyat Indonesia. Wujudnya bisa diwakili oleh Negara ataupun kumpulan individu yang berasal dari warga sekitar. Inisiatif untuk melakukan nasionalisasi aset Negara bisa dimulai oleh rakyat yang terkena dampak langsung dari pembangunan pertambangan. Rakyat tidak pernah merasakan hasil pertambangan dari Freeport, Chevron maupun perusahaan swasta lainnya, jadi keberadaan mereka di negeri ini menyimpang dari amanat konstitusi Pasal 33 dan UUPA dimana, reforma agraria menjadi kerangka utama pembangunan ekonomi nasional. Mari periksa, apa gunung di wilayah anda sudah dibidik, diincar bahkan telah dijamah kaki tangan asing untuk diekspolitasi? SEMOGA TIDAK! (AP). () kpa.or.id/ syabab indonesia

07

May

2014

 

 

 

 

(Foto Tmbang PT Freeport yang sudah "terkoak"habis oleh bangsa asing...tinggal lubang menganga...parah)

(Peta penyebaran barang tambang RI yang mayoritas dikuasai saham Asing Aseng.}

 

 

 

 

 

Inilah beberapa perusahaan besar Indonesia yang kini sebagian besar sahamnya dikuasai oleh Investor asing.....

PT. Indosat TbkQuote:Quote:Porsi saham terbesar PT Indosat Tbk yang masih ada unsur BUMN dikuasai perusahaan Qatar Telecom sebanyak 65%. Kemudian dari Norwegia (Skagen AS) sebanyak 5,38%. Pemerintah hanya memiliki 14,29% dan sisanya untuk publik sebanyak 15,33%.

PT. Telkom

Quote:Quote:Bahkan Telkomsel yang mengaku Paling Indonesia yang juga adalah BUMN dengan pelanggan di tas 100 juta, sebanyak 35% sahamnya dimiliki oleh perusahaan Singapura, SingTel Mobile dan sisanya 65% dikuasai Telkom.

XL

Quote:Quote:Sebanyak 66,7% saham XL dikuasai Axiata Group Berhad, Malaysia. Kemudian Etisalat memiliki 13,3% dan sisanya 20% untuk publik. Hal serupa untuk Axis dan Tri yang semuanya milik asing. Praktis, hampir semua frekuensi telekomunikasi Indonesia dikuasai oleh asing.

PT. Freeport Indonesia

Quote:Quote:Freeport McMoran memiliki saham 90,64 persen di PT Freeport Indonesia: 81,28 persen melalui penguasaan saham secara langsung dan 9,36 persen melalui PT Indocopper Investama. Sementara Pemerintah Indonesia hanya menguasai 9,36 persen sisanya. Bandingkan dengan pemerintah Venezuela mewajibkan kepemilikan nasional atas saham perusahaan tambang paling minimal 55%. Sisanya baru boleh dimiliki oleh perusahaan asing. Venezuela jg mewajibkan perusahaan tambang emas asing membayar royalti paling minimal 13% dari total produksi. Dengan kepemilikan saham mayoritas, pemerintah Venezuela bisa memegang kendali produksi.
Di samping itu, kontribusi Freeport melalui royalty sangat tidak adil. Untuk royalti, Indonesia hanya menerima 1 persen (emas dan perak) dan 1-3,5 persen (tembaga) dari pihak Freeport.

Lain-Lainnya

Quote:
Quote:Pernah minum air kemasan “Aqua”?? sebesar 74% sahamnya dikuasai perusahaan Danone asal Prancis, atau minum teh Sariwangi?? 100 % sahamnya milik Unilever, Inggris, bagi kaum ibu rumah tangga yang memiliki balita, pasti tidak asing dengan susu SGM, milik PT. Sari Husada, sebesar 82% sahamnya dikuasai Numico, Belanda. Mau mandi pake sabun Lux, sikat gigi pakai Pepsodent, itu produk2 atas penguasaan Unilever, atau untuk para perokok, Sampoerna, 97% sahamnya mililk Philips Morris, Amerika Serikat. Mau belanja pergi ke supermarket Carrefour, milik perusahaan Prancis, bahkan supermarket Alfa pun sudah jadi milik Carrefour dengan penguasaan saham 75%. Atau ke mall Giant, hypermarket itu milik Diary Farm International, Malaysia (yang juga pemilik saham di supermarket Hero).
Mau menabung atau mengambil uang di bank swasta nasional?? BCA, Danamon, BII, Bank Niaga, dan bank swasta nasional lainnya, hampir semua bank swasta nasional itu sudah milik perusahaan asing (sekalipun masih tetap melekat diistilahkan bank swasta nasional).
Mau membangun rumah pakai semen Tiga Roda bikinan Indocement, kini sudah menjadi milik Heidelberg, Jerman yang menguasai sekitar 61,70% sahamnya. Atau mau pakai Semen Gresik, juga sudah milik Cemex, Meksiko. Begitupun Semen Cibinong, sebesar 77,37 % sahamnya sudah dimiliki Holchim, Swiss. Dan lain sebagainya yang tidak bisa TS sebutkan satu persatu.

Sumber daya alam (SDA) Indonesia begitu besar. Namun, pada kenyataannya hanya untuk memenuhi kebutuhan industri negara-negara asing (seperti Amerika, Inggris) dan perusahaan nasional. Pertanyaan muncul, rakyat Indonesia mendapatkan hasil apa dari eksploitasi tersebut?

Dilansir dalam situs resmi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Minggu (9/3/2014), disebutkan rakyat Indonesia hanya dijadikan sebagai penonton atau sapi perahan pendukung eksploitasi SDA.

Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dominasi asing di sektor Migas 70 persen, batu bara, bauksit, nikel dan timah 75 persen, tembaga dan emas sebesar 85 persen, serta diperkebunan sawit 50 persen.

"Jumlah ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya posisi pemerintah untuk melindungi aset negara. Selain itu, peran pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik agraria di sektor pertambangan sangat lemah," kata KPA.

Pada 2013, KPA mencatat ada 38 konflik di sektor pertambangan dengan luas konflik 197.365,90 ha.
Terdapat pula beberapa gunung yang dikuasai asing dan perusahaan nasional sebagai pertambangan. KPA mencatat, berikut gunung yang dieksplotasi asing dan perusahaan nasional.

JF.Kennedy, Sukarno, Suharto, CIA dan Freeport

Pada sekitar tahun 1961, Presiden Soekarno gencar merevisi kontrak pengelolaan minyak dan tambang-tambang asing di Indonesia. Minimal sebanyak 60 persen dari keuntungan perusahaan minyak asing harus menjadi jatah rakyat Indonesia. Namun kebanyakan dari mereka, gerah dengan peraturan itu. Akibatnya, skenario jahat para elite dunia akhirnya mulai direncanakan terhadap negeri tercinta, Indonesia.


Pada akhir tahun 1996 lalu, sebuah artikel yang ditulis oleh seorang penulis Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport“.

Walau dominasi Freeport atas “gunung emas” di Papua telah dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini ternyata sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun pada tahun 1959.

Saat itu di Kuba, Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan.

Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya dari Kuba, akhirnya terkena imbasnya. Maka terjadi ketegangan di Kuba.

Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Fidel Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen.

Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jacques Dozy di tahun 1936.


Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda.

Namun, Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan kemudian membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah.

Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah.

Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain.



Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar, yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah.

Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!!

Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar, hanya dalam waktu tiga tahun pasti sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat.

Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.


Forbes Wilson bersama anggota geologist Freeport di Erstberg 1967

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy (JFK) agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Soekarno.

Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II, terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.


Soekarno dan JF Kennedy

Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar.


Presiden AS, John F Kennedy ditembak saat bersama istrinya di mobil kap terbuka pada 22 November 1963.

Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963.

Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya.


Presiden Sukarno pada lawatan kenegaraannya ke Amerika Serikat sedang memeriksa barisan tentara kehormatan Amerika setelah turun dari pesawat didampingi presiden AS, John F Kennedy

Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.

Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California).

Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.


Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport dan pemimpin Texaco, yang membawahi Caltex, ia juga chairman Presbyterian Hospital Board dan Penasehat CIA di kepresidenan AS untuk masalah luar negeri..

Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya.

Mungkin suatu kebetulan yang ajaib, Augustus C. Long juga aktif di Presbysterian Hospital di New York, dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962).

Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco.

Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu, yang di Indonesia dikenal sebagai “masa yang paling krusial”.

Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C. Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Pada bulan Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.

Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.


Pengamat sejarawan LIPI, Dr Asvi Marwan Adam

Sedangkan menurut pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam, Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri.

Asvi juga menuturkan, sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Soeharto yang pro-pemodal asing, datang ke sana menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat, bahwa dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu.

“Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu,” kata Asvi.

Sebelum tahun 1965, seorang taipan dari Amerika Serikat menemui Soekarno. Pengusaha itu menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua. Namun Soekarno menolak secara halus.

“Saya sepakat dan itu tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini, coba tawarkan kepada generasi setelah saya,” ujar Asvi menirukan jawaban Soekarno.

Soekarno berencana modal asing baru masuk Indonesia 20 tahun lagi, setelah putra-putri Indonesia siap mengelola. Dia tidak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan orang Indonesia masih memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri. Oleh karenanya sebagai persiapan, Soekarno mengirim banyak mahasiswa belajar ke negara-negara lain.


Suharto, sebagai komandan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) disaat memimpin pasukan untuk memerangi G-30/S-PKI

Soekarno boleh saja membuat tembok penghalang untuk asing dan mempersiapkan calon pengelola negara.

Namun Asvi menjelaskan bahwa usaha pihak luar yang bernafsu ingin mendongkel kekuasaan Soekarno, tidak kalah kuat!

Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1964, seorang peneliti diberi akses untuk membuka dokumen penting Departemen Luar Negeri Pakistan dan menemukan surat dari duta besar Pakistan di Eropa.

Dalam surat per Desember 1964, diplomat itu menyampaikan informasi rahasia dari intel Belanda yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Indonesia akan beralih ke Barat.

Lisa menjelaskan maksud dari informasi itu adalah akan terjadi kudeta di Indonesia oleh partai komunis.

Sebab itu, angkatan darat memiliki alasan kuat untuk menamatkan Partai Komunis Indonesia (PKI), setelah itu membuat Soekarno menjadi tahanan.

Telegram rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada April 1965 menyebut Freeport Sulphur sudah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak Erstberg di Papua.

Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan ada pertemuan para penglima tinggi dan pejabat Angkatan Darat Indonesia membahas rencana darurat itu, bila Presiden Soekarno meninggal.

Namun kelompok yang dipimpin Jenderal Soeharto tersebut ternyata bergerak lebih jauh dari rencana itu. Jenderal Suharto justru mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan.

Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi bahwa semuanya itu memang benar adanya. Maka dibuatlah PKI sebagai kambing hitam sebagai tersangka pembunuhan 7 Dewan Jenderal yang pro Sukarno melalui Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI, atau dikenal oleh pro-Suharto sebagai “G-30/S-PKI” dan disebut juga sebagai Gestapu (Gerakan Tiga Puluh) September oleh pro-Sukarno.


Soeharto diberikan mandat dengan dikeluarkannya Supersemar untuk mengatasi keadan oleh presiden Sukarno

Setelah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965, keadaan negara Indonesia berubah total.

Terjadi kudeta yang telah direncanakan dengan “memelintir dan mengubah” isi Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966, yang pada akhirnya isi dari surat perintah itu disalahartikan.

Dalam Supersemar, Sukarno sebenarnya hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau-balau kepada Suharto, bukan justru menjadikannya menjadi seorang presiden.

Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport yang diterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis bahwa akhirnya pada awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno (yang dikenal juga sebagai 7 dewan Jenderal yang dibunuh PKI), Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan, “Apakah Freeport sudah siap untuk mengekplorasi gunung emas di Irian Barat?”


Ibnu Sutowo, Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada tahun 1966.

Forbes Wilson jelas kaget. Dengan jawaban dan sikap tegas Sukarno yang juga sudah tersebar di dalam dunia para elite-elite dan kartel-kartel pertambangan dan minyak dunia, Wilson tidak percaya mendengar pertanyaan itu.

Dia berpikir Freeport masih akan sulit mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Oleh karenanya, usaha Freeport untuk masuk ke Indonesia akan semakin mudah.


Julius Tahija, penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport.

Beberapa elit Indonesia yang dimaksud pada era itu diantaranya adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada saat itu Ibnu Soetowo .

Namun pada saat penandatanganan kontrak dengan Freeport, juga dilakukan oleh menteri Pertambangan Indonesia selanjutnya yaitu Ir. Slamet Bratanata.

Selain itu juga ada seorang bisnisman sekaligus “makelar” untuk perusahaan-perusahaan asing yaitu Julius Tahija.

Julius Tahija berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport.

Dalam bisnis ia menjadi pelopor dalam keterlibatan pengusaha lokal dalam perusahaan multinasional lainnya, antara lain terlibat dalam PT Faroka, PT Procter & Gambler (Inggris), PT Filma, PT Samudera Indonesia, Bank Niaga, termasuk Freeport Indonesia.

Sedangkan Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat, karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.

Sebagai bukti adalah dilakukannya pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1967 yaitu UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan oleh Rockefeller seorang Bilderberger dan disahkan tahun 1967.

Maka, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.

Bukan saja menjadi lembek, bahkan sejak detik itu, akhirnya Indonesia menjadi negara yang sangat tergantung terhadap Amerika, hingga kini, dan mungkin untuk selamanya.

Bahkan beberapa bulan sebelumnya yaitu pada 28 Februari 1967 secara resmi pabrik BATA yang terletak di Ibukota Indonesia (Kalibata) juga diserahkan kembali oleh Pemerintah Indonesia kepada pemiliknya. Penandatanganan perjanjian pengembalian pabrik Bata dilakukan pada bulan sesudahnya, yaitu tanggal 3 Maret 1967.



Padahal pada masa sebelumnya sejak tahun 1965 pabrik Bata ini telah dikuasai Apemerintah. Jadi untuk apa dilakukan pengembalian kembali? Dibayar berapa hak untuk mendapatkan atau memiliki pabrik Bata itu kembali? Kemana uang itu? Jika saja ini terjadi pada masa sekarang, pasti sudah heboh akibat pemberitaan tentang hal ini.

Namun ini baru langkah-langkah awal dan masih merupakan sesuatu yang kecil dari sepak terjang Suharto yang masih akan menguasai Indonesia untuk puluhan tahun mendatang yang kini diusulkan oleh segelintir orang agar ia mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional. Penandatangan penyerahan kembali pabrik Bata dilakukan oleh Drs. Barli Halim, pihak Indonesia dan Mr. Bata ESG Bach.

Masih ditahun yang sama 1967, perjanjian pertama antara Indonesia dan Freeport untuk mengeksploitasi tambang di Irian Jaya juga dilakukan, tepatnya pada tanggal 7 April perjanjian itu ditandatangani.Keterangan gambar diatas: Penandatanganan Kontrak Freeport di Jakarta Indonesia, 1967. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk memperbesar)

Akhirnya, perusahaan Freeport Sulphur of Delaware, AS pada Jumat 7 April 1967 menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport diperkirakan menginvestasikan 75 hingga 100 juta dolar AS.

Penandatanganan bertempat di Departemen Pertambangan, dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan yang dibuat untuk kepentingan ini. Disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.

Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan. Pada Desember 1972 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang.

Dari penandatanganan kontrak inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 yang disahkan pada Desember 1967.

Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Setelah itu juga ikut ditandatangani kontrak eksplorasi nikel di pulau Irian Barat dan di area Waigee Sentani oleh PT Pacific Nickel Indonesia dan Kementerian Pertambangan Republik Indonesia.

Pacific Nickel Indonesia adalah perusahaan yang didirikan oleh Dutch Koninklijke Hoogovens, Wm. H. MÜLLER, US Steel, Lawsont Mining dan Sherritt Gordon Mines Ltd.

Namun menurut penulis, perjanjian-perjanjian pertambangan di Indonesia banyak keganjilan.

Contohnya seperti tiga perjanjian diatas saja dulu dari puluhan atau mungkin ratusan perjanjian dibidang pertambangan. Terlihat dari ketiga perjanjian diatas sangat meragukan kebenarannya.

Pertama, perjanjian pengembalian pabrik Bata, mengapa dikembalikan? apakah rakyat Indonesia tak bisa membuat seperangkat sendal atau sepatu? sangat jelas ada konspirasi busuk yang telah dimainkan disini.

Kedua, perjanjian penambangan tembaga oleh Freeport, apakah mereka benar-benar menambang tembaga?

Saya sangat yakin mereka menambang emas, namun diperjanjiannya tertulis menambang tembaga.

Tapi karena pada masa itu tak ada media, bagaimana jika semua ahli geologi Indonesia dan para pejabat yang terkait di dalamnya diberi setumpuk uang? Walau tak selalu, tapi didalam pertambangan tembaga kadang memang ada unsur emasnya.

Perjanjian ketiga adalah perjanjian penambangan nikel oleh Pasific Nickel, untuk kedua kalinya, apakah mereka benar-benar menambang nikel?

Saya sangat yakin mereka menambang perak, namun diperjanjiannya tertulis menambang nikel.

Begitulah seterusnya, semua perjanjian-perjanjian pengeksplotasian tambang-tambang di bumi Indonesia dilakukan secara tak wajar, tak adil dan terus-menerus serta perjanjian-perjanjian tersebut akan berlaku selama puluhan bahkan ratusan tahun kedepan.

Kekayaan alam Indonesia pun digadaikan, kekayaan Indonesia pun terjual, dirampok, dibawa kabur kenegara-negara pro-zionis, itupun tanpa menyejahterakan rakyat Indonesia selama puluhan tahun.

“Saya melihat seperti balas budi Indonesia ke Amerika Serikat karena telah membantu menghancurkan komunis, yang konon bantuannya itu dengan senjata,” tutur pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam.



Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik Jim Bob Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun.

Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan untuk 45 tahun ke depan.

Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia!!

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah.

Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Tambang Grasberg (Grasberg Mine) atau Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika.

Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!

Seharusnya patut dipertanyakan, mengapa kota itu bernama Tembagapura?

Apakah pada awalnya pihak Indonesia sudah “dibohongi” tentang isi perjanjian penambangan dan hanya ditemukan untuk mengeksploitasi tembaga saja?

Jika iya, perjanjian penambangan harus direvisi ulang karena mengingat perjanjian pertambangan biasanya berlaku untuk puluhan tahun kedepan!

Menurut kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara.

Dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam.

Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua hingga ratusan tahun ke depan.

Dan menurut penelitian Greenpeace, Operasi Freeport McMoran di Papua telah membuang lebih dari 200.000 ton tailing perharinya ke sungai Otomina dan Aikwa, yang kemudian mengalir ke Laut Arafura.


Dan hingga 2006 lalu saja diperkirakan sudah membuang hingga tiga miliar ton tailing yang sebagian besar berakhir di lautan.

Sedimentasi laut dari limbah pertambangan hanyalah satu dari berbagai ancaman yang merusak masa depan lautan kita. (download PDF: laut Indonesia dalam krisis)


Puncak Jaya di Irian Jaya pada latar belakang dan Muller Glacier pada latar depan, tahun 1990-an




Freeport juga merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini di era Suharto, dari sipil hingga militer.

Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya.

Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.


Itu pula yang menjadi salah satu sebab, siapapun yang akan menjadi presiden Indonesia kedepannya, tak akan pernah mampu untuk mengubah perjanjian ini dan keadaan ini.

Karena, jika presiden Indonesia siapapun dia, mulai berani mengutak-atik tambang-tambang para elite dunia, maka mereka akan menggunakan seluruh kekuatan politik dengan media dan militernya yang sangat kuatnya di dunia, dengan cara menggoyang kekuasaan presiden Indonesia.

Kerusuhan, adu domba, agen rahasia, mata-mata, akan disebar diseluruh pelosok negeri agar rakyat Indonesia merasa tak aman, tak puas, lalu akan meruntuhkan kepemimpinan presidennya siapapun dia.

Inilah salah satu “warisan” orde baru, new order, new world order di era kepemimpinan rezim dan diktator Suharto selama lebih dari tiga dekade.
Massa yang tergabung dalam Relawan Perjuangan Demokrasi melakukan aksi unjuk rasa menuntut pengusiran Freeport  di depan kantor pusat PT. Freeport Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (2/11/2011). Dalam aksinya mereka menuntut usir Freeport dari Indonesia dan bahwa Freeport merupakan kunci utama yang harus dibuka untuk mulai menasionalisasi seluruh aset kekayaan Indonesia yang dikuasai asing.